Beranda Berita Utama Ribka Tjiptaning: Rumah Sakit Jangan Melahirkan Konglomerasi Dengan Cara Memeras Rakyat!

Ribka Tjiptaning: Rumah Sakit Jangan Melahirkan Konglomerasi Dengan Cara Memeras Rakyat!

Ribka Tjiptaning: Rumah Sakit Jangan Melahirkan Konglomerasi Dengan Cara Memeras Rakyat!

JAKARTA, Pelitajakarta.com – Entah apa yang ada dipikiran ibu Suhadah Warga Desa Waro Kecamatan Monta Kabupaten Bima ketika tahu bayi yang baru dilahirkannya harus meninggal dan jenazahnya dilarang diambil serta tidak diperbolehkan memakai ambulans Sakit untuk membawa jenazah bayinya pulang.

Pertanyaan itu mungkin tidak bisa kita jawab, apalagi oleh karyawan Sakit Umum Daerah Bima yang melakukan penahanan jenazah bayi dan pelarangan memakai ambulans.

Yang mudah ditebak adalah reaksi pimpinan Sakit dan Kepala Daerah dimana Rumah Sakit itu berdiri, yaitu meminta maaf. Kenapa? Karena kasus seperti ini bukan pertama kali terjadi dan tidak adanya sanksi tegas terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh Kepala Daerah maupun oleh Kementerian Kesehatan.

Saat pemilihan Kepala Daerah, isu yang selalu dijadikan pemikat warga adalah Kesehatan Gratis meski seringkali tanpa konsep yang jelas untuk pelaksanaannya. Yang terjadi justru pihak Sakit dipersulit ketika berbeda pandangan bahkan berbeda warna dengan si Kepala Daerah terpilih. Padahal untuk menyehatkan seluruh warganya, harus ada kerjasama dari semua pihak terkait.

Baca Juga:  Tanggapi Keluhan Warga Semanan, Ini Kata Kasudis Lingkungan Hidup

Karena itu saya menghimbau pada rekan-rekan legislator di daerah agar mengkoreksi peraturan daerah tentang Kesehatan yang tidak berpihak pada masyarakat seperti pemberlakuan tarif ambulans dan permintaan uang di muka yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44/2009 tentang Sakit pasal 29 ayat 1 huruf F dan Undang-Undang KESEHATAN Nomor 36/2009.

Kemudian patut ditunggu, apakah Menteri Kesehatan berani melakukan terobosan seperti yang diinginkan Presiden dari Kabinetnya? Jika tidak, maka sudah sepantasnya Presiden menegur keras Menkes, sebab tidak ada tawar-menawar perihal Kesehatan!

Dr. P., AAK. dari Fraksi PDI Perjuangan Komisi-IX berharap ini menjadi kasus yang terakhir dan Pemerintah Pusat mulai menggalakkan Revolusi Mental pada Kepala Daerah dan pihak Sakit di seluruh Daerah agar tidak melahirkan konglomerasi dengan cara memeras Rakyat!