JAKARTA, Pelitajakarta.com – Koperasi Dharma Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta akan menjadi contoh gerakan koperasi di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta. Ini melihat kondisi koperasi-koperasi yang berada di lingkungan Pemerintah DKI tidak membanggakan.
Itu disampaikan Hasanuddin, Ketua Umum Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Provinsi DKI Jakarta saat membuka Rapat Anggota Tahun ke 41 Koperasi Dharma Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta di Kantor Dinas Sosial DKI Jakarta pada Rabu (7/3).
Hasanuddin juga mengatakan, Koperasi Dharma Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta menjadi salah satu koperasi yang diperhatikan karena kondisinya yang cukup baik dan sehat. Sehingga koperasi ini menjadi salah satu koperasi percontohan di lingkungan Pemda DKI.
“Koperasi ini punya aset yang terkumpul 15 miliar. Tidak ada satu rupiah pun dari pihak luar. Ciri koperasi yang sehat itu bukan kaya karena utang,” ujar Hasanuddin.
Di samping itu, ia miris melihat kondisi koperasi-koperasi lain yang tidak beranjak sama sekali. Padahal semangat koperasi itu melalui perekonomian yang disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Bukan kepentingan golongan atau kepentingan pribadi.
Dibandingkan perekonomian swasta yang dibangun berdasarkan keuntungan golongan atau pribadi. Seharusnya koperasi bisa lebih maju karena memiliki semangat kebersamaan yang menjadi ciri bangsa Indonesia.
“Saya sudah coba audiensi dengan Gubernur apa yang mesti dilakukan. Apalagi melihat sebagian koperasi-koperasi di lingkungan pemda yang belum berkembang,” kata Hasanuddin.
Sementara itu, Ketua Umum Koperasi Dharma Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Tarmijo Damanik memiliki target menjadi koperasi terbaik tingkat nasional. Namun target itu bisa tercapai dengan partisipasi yang semakin aktif dari anggota koperasi.
“Koperasi yang ada di SKPD-SKPD Pemda DKI banyak yang kolaps. Kita alhamdulillah bersyukur sampai sekarang masih eksis bahkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari tahun ke tahun meningkat,” tandas Damanik.
Ia melanjutkan, ke depan perlu ditingkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi. Karena ia merasa masih ada kekurangan di antaranya terkait administrasi seperti pembukuan.
Selain itu, Koperasi Dharma Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta telah diaudit oleh akuntan publik. Hasil audit itu masih Wajar Dengan Pengecualian. Ini dilakukan agar bisa diketahui apa kekuarangan-kekurangan koperasi sehingga bisa diperbaiki.
Sementara itu, Pembina Koperasi Dharma Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta sekaligus Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan menyampaikan agar koperasi ini jadi wadah solusi keperluan anggota. Sarana seperti simpan-pinjam harus didasari tanggung jawab anggotanya.
“Kita wajib menjunjung tinggi asas kekeluargaan. Bantu anggota yg mengalami kebutuhan yang mendesak,” ungkap Masrokhan.
Pihaknya mengatakan, koperasi agar dapat memahami kebutuhan anggota bahkan bagi anggota-anggota yang berada di wilayah. Sehingga rasa kebersamaan itu semakin terjalin dan koperasi semakin berkembang karena saling membutuhkan.
“Tetap dijaga soliditas, kejujuran, dan sikap mental dari pengurus. Harus realistis dalam program. Penguatan pengurus, pendidikan, dan kemampuan manajemen,” ujar Masrokhan.(Ivn/Rls)
